Sekretaris DKPP David Yama (Foto: Anggi/detikcom)Jakarta -

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mencatat ada sebanyak 584 aduan yang masuk terkait kode etik penyelenggara pemilu selama periode Januari-November 2024. Aduan terbanyak berasal dari Sumatera Utara dan Jawa Barat.

Hal itu disampaikan Sekretaris DKPP David Yama dalam rapat koordinasi penyelenggara pemilu wilayah II, di Grand Sahid, Jakarta, Selasa (5/11/2024). David mengatakan jumlah tersebut meningkat dua kali lipat dibanding 2023.

"Kami laporkan berdasarkan data, yang masuk ke DKPP di 2024 mulai 1 Januari sampai 4 November 2024 pengaduan yang sudah masuk 584 pengaduan, angkanya fantastis sampai 2 kali lipat dibanding 2023, sebanyak 325 pengaduan," kata David dalam keterangannya.

Baca juga: Pamannya Jadi Calon Bupati, Ketua KPU Batu Bara Dilaporkan ke DKPP

David menyebut dari 584 aduan itu, 270 aduan di antaranya telah diregistrasi. Dia mengatakan dari 270 aduan itu beberapa di antaranya masih dalam proses verifikasi dan ada pula yang telah diputus.

"Sebanyak 270 yang masuk perkara peregistrasian, artinya sudah siap disidangkan dan sudah terjadi sidang. Dan dari 270 tadi, sebanyak 173 yang sudah diputus perkaranya," ucap David.

"Data di atas menunjukkan kesadaran masyarakat yang sudah semakin tinggi, akan pentingnya pengawasan dalam proses pemilihan," imbuhnya.

David mengatakan provinsi dengan aduan terbanyak ialah Sumatera Utara dan Jawa Barat. Berikut daftar provinsi dengan aduan terbanyak:

• Sumatera Utara 65 aduan• Jawa Barat 41 aduan• Jawa Timur 39 aduan• Sumatera Selatan 38 aduan• Papua Pegunungan 32 aduan• Papua Tengah 29 aduan• Sulawesi Selatan 22 aduan• Aceh 21 aduan• Papua 20 aduan• Jawa Tengah 20 aduan• Sumatera Barat 17 aduan• Bengkulu 11 aduan• Bangka Belitung 10 aduan• Banten 9 aduan• Kepulauan Riau 8 aduan• DKI Jakarta 8 aduan• Jambi 7 aduan• Lampung 7 aduan• Riau 4 aduan• Bali 0 aduan• Kalimantan Tengah 0 aduan

Baca juga: Ketua KPU Batu Bara Jelaskan soal Pamannya Jadi Calon Bupati

Lihat Video: Jubir Relawan Anies Tanggapi Sanksi DKPP Terhadap Hasyim Asy'ari

[Gambas:Video 20detik]

(amw/fas)